Minggu, 28 Oktober 2012

Reformasi Administrasi Publik


REFORMASI ADMINISTRASI
Dosen: Prof. DR. Sumartono, MS
·         Paradigma adlah sudut pandang ilmuan dalam melihat fenomena-fenomena social.
·         Terdapat 2 pandangan tentang birokrasi pemerintah:
a.       Mutlak diperlukan sebagai penyelamat warga, peran utama dalam pembangunan suatu Negara.
b.      Menunjukkan gejala yang tidak menyenangkan (ex: pelayanan yang berbelit-belit)
·         Birokrasi Weber
a.       Adanya spesialisasi/pembagian kerja
b.      Adanya hirarki
c.       Adanya suatu system, prosedur-prosedur/ aturan
d.      Hubungan bersifat impersonal
e.       Promosi dan jabatan berdasarkan kecakapan
·         Birokrasi di Indonesia
a.       Hubungan komunikasi atasan-bawahan. Bercorak patronklien; (ex: korupsi pengadaan SIM)
b.      Mengandalkan loyalitas bawahan yang tinggi;
c.       Ritualisme administrative yang tinggi; (ex: upacara-upacara)
d.      Lebih banyak berorientasi ke atas (memenuhi perintah atasan)
e.       Kuatnya kesadaran prestise dan status melebihi prestasi
f.       Selalu menjega harmoni dan menghindari konflik
g.      Kurang memeberi ruang gerak yang berbeda (tertutup) ex: ketika ada pemilihan calon bupati, sekda dan bupati sama2 mencalonkan diri, namun ketika yang terpilih kembali adalah bupati maka sekda akan di lengser
·         Patologi birokrasi
a.       Patologi yang berkaitan dengan presepsi, perilaku dan gaya manajerial
b.      Penyalahgunaan wewenang dan jabatan
c.       Sikap/perilaku yang bermewah-mewah
d.      Ketakutan pada perubahan (masa depan)
e.       Membuat jarak kekuasaan ex: pembedaan fasilitas2 di Pemda
f.       Sikap menyalahkan orang lain
g.      Kurangnya koordinasi dan kreatifitas
h.      KKN
i.        Keengganan melakukan delegasi dll
·         Patologi kurangnya pengetahuan dan keterampilan
a.       Ketidakmampuan menjabarkan kebijakan pimpinan
b.      Ketidaktelitian
c.       Tindakan yang tidak produktif
d.      Ketidaktepatan tindakan
e.       Stagnasi
f.       Kurangnya mutu
·         Patologi berkaitan dengan situasi internal
a.       Kewajiban dianggap sebagai beban
b.      Kurang tanggap
c.       Motivasi yang kurang tepat
d.      Kondisi kerja yang kurang memadai
e.       Terlalu banyak pegawai
f.       Imbalan yang tidak sesuai
g.      Kekuasaan kepemimpinan (terkadang otoriter)
h.      Miskomunikasi
i.        Sarpras yang jelek dll
·         Patologi berkaitan dengan perilaku disfungsional
a.       Pura-pura sibuk
b.      Paksaan
c.       Cara kerja yang legalistic
d.      Tidak disiplin
e.       Rasa tanggung jawab yang masih rendah
f.       Tidak professional
g.      Pemborosan
h.      Pengutamaan kepentingan sendiri dll
·         Tuntutan masyarakat
a.       Derasnya tuntutan masyarakat agar pemerintah/pemda mampu menumbuhkan good governance
b.      Semakin tingginya kritik masyarakat terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik
c.       Semua aparat pemerintah dituntut untuk mempunyai sense of crisis
d.      Aparat dituntut bekerja lebih professional
e.       Masyarakat menuntut agar pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi mereka
·         Reformasi Administrasi
Suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengubah struktur & prosedur (aturan) birokrasi (aspek kelembagaan), serta sikap & perilaku birokrat guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sehingga tercipta administrasi yang sehat.
Dosen: Bu. Niken
Gerakan Reformasi Administrasi
Tahun 1980-an (Kettl: 2000, 1) suatu gerakan reformasi global dimulai. Hal ini didorong 4 variabel besar yaitu:
·         Politik : keunggulan demokrasi, kekuatan politik dan keunggulan system pasar menimbulkan tekannan politik di berbagai Negara di dunia untuk mentransformasikan peran dan fungsi pemerintah (pasar dianggap lebih baik dari pemerintah)
·         Social : perubahan mendasar dari masyarakat industry ke masyarakat informasi (sekitar tahun 1980-an) disini nilai-nilai barat dengan mudah masuk mempengaruhi nilai-nilai local.
·         Ekonomi : krisis ekonomi tahun 1990-an (banyak  Negara melakukan privatisasi dan reformasi perpajakan). Tidak hanya Negara miskin dan Negara berkembang yang terkena dampak tapi juga Negara maju. Disini dilakukan reformasi kebijakan salah satunya menekan bea impor.
·         Institusionalisasi : semua Negara di dunia telah menjadi bagian dari system ekonomi dan politik global yang ditandai dengan masuknya lembaga-lembaga keuangan global ex: IMF
Dari keempat variabel tadi maka muncullah reformasi administrasi.
6 sifat pokok gerakan reformasi administrasi
a.       Produktivitas (kinerja meningkat kualitas dan kuantitasnya)
b.      Pemasaran (memberikan pelayanan terbaik agar kualitas pelayanan meningkat)
c.       Orientasi pada pelayanan (orientasi pada kepasan yang dilayani, member pelayanan merata)
d.      Desentralisasi
e.       Kebijakan (bagaimana memaksimalkan proses pembuatan kebijakan)
f.       Akuntabilitas (pusat perhatian pemerintah harusnya sudah mulai beralih dari proses menjadi output) ex: pembuatan kebijakan dari top down menjadi bottom up
Definisi Reformasi administrasi
a.      Caiden (1969:69)
Mendefinisikan reformasi administrasi sebagai:
·         Sesuatu yang memang secara sengaja dibuat oleh manusia terdapat proses-proses / tahap-tahap yang harus dilalui / dibuat
·         Dan disini aka nada penolakan
·         Reformasi administrasi tidak harus diikuti resistensi
·         the artificial inducement of administrative transformation against resistance
b.      J. V. Abueva (1970:2)
·         essentially a deliberate attempt to use power, authority & influence to change the goals, structure or procedures of the bureaucracy and therefore, to alter the behavior of it’s personnel
·         Harus mengubah institusi (tujuan, struktur, prosedur)
·         Harus mengubah perilaku orangnya
Perubahan Administrasi dan Reformasi Administrasi (Caiden)
·         Perubahan adalah proses penyesuaian diri (tidak disengaja) terhadap kondisi yang berfluktuasi
·         Reformasi adalah kekuatan yang dilahirkan untuk melakukan transformasi (sengaja dilahirkan) administrasi dan melawan kemandegan.
·         Ketika proses penyesuaian diri tidak berjalan maka harus dilakukan reformasi yang merupakan tahap selanjutnya sari perubahan organisasi.
·         Di dalam reformasi bukan hanya ada perubahan namun juga ada perbaikan
Pendekatan-pendekatan dalam Reformasi Administrasi di Negara sedang Berkembang (caiden)
·         Negara yang tidak menganut paham reformasi administrasi dan lebih menyukai status quo
·         Negara dengan pendekatan pragmatis murni terhadap reformasi administrasi artinya melakukan pembaharuan dengan alakadarnya saja, serta tidak ada perangkat institusional untuk mengimplementasikannya
·         Negara-negara yang sangat keranjingan terhadap reformasi administrasi dan melengkapinya dengan seperangkat perabot formal untuk isian dan evaluasinya
·         Negara-negara yang telah mengalami pembaruan yang diperoleh dari luar
Standar yang dipakai pada poin 1-3 adalah komitmen suatu Negara dalam melakukan reformasi.
Pada poin 4 standar yang digunakan adalah asal sumber pembaharuan.
Reformasi administrasi melekat dengan budaya.
Menurut Fred W. Riggs ada 2 hal pokok yang harus diperhatikan:
a.       Efektifitas organisasi tergantung pada seberapa jauh organisasi mampu memecahkan masalah organisasi. Disini ada 2 startegi untuk memecahkannya:
·         Meningkatkan kualitas organisasi
·         Mengurangi beban masalah organisasi/ administrasi
b.      Bagaimana seharusnya reformasi administrasi dilekukan. Disini seharusnya reformasi di grade sesuai dengan Negara-negara tersebut. Disini seharusnya agen-agen berasal dari dalam Negara tersebut karena disini setiap Negara mempunyai budaya yang berbeda dan reformasi administrasi tersebut tidak akan sama penerapannya antara 1 negara dengan Negara lain.
Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan pendekatan reformasi administrasi:
a.       Sifat kultur setempat
b.      Reputasi kepemimpinan nasional
c.       Jenis rezim politik
d.      Kekuatan dan diversitas oposisi (seberapa banyak yang menolak demokrasi)
e.       Ketersediaan sumber daya
Model reformasi administrasi
a.       Model Westminster, dikembangkan oleh Inggris & New Zealand dan berkembang ke Kanada dan Australia. Menekankan apa yang disebut NPM.
b.      Model Amerika, menekankan pada strategi yang disebut dengan reinventing government dengan prinsipnya Work Better
10 Reinventing Government
a.      Pemerintah katalis (more steering than rowing) pemerintah tidak harus turun langsung dalam memberikan pelayanan. Menyediakan pelayanan yang tidak bisa diselesaikan oleh swasta dan publik.
b.       Pemerintah milik masyarakat ex: demokrasi, desentralisasi
c.       Pemerintah yang kompetitif ex: bersaing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
d.      Pemerintah yang digerakkan oleh misi (tidak hanya prosedur, aturan)
e.       Pemerintah yang berorientasi pada hasil
f.       Pemerintah yang berorientasi pada pelanggan
g.      Pemerintah wirausaha (pemerintah tidak hanya membelanjakan tapi juga menghasilkan)
h.      Pemerintah yang antisipatif
i.        Pemerintah desentralistis
j.        Pemerintah yang berorientasi pasar
Dimensi Politik dalam Reformasi Administrasi
a.       Militer dan deformasi administrasi
b.      Parpol sebagai agen pembaharu dan reformasi administrasi
c.       Birokrasi dan reformasi administrasi
d.      Tekhnokrat dan reformasi admnistrasi
e.       Pemimpin yang dominan dalam reformasi administrasi
Dalam dimensi politik terdapat pengaruh pada masing-masing elemen.
Politik tidak begitu member sinergi positif pada reformasi administrasi misalnya parpol yang masing-masing memiliki kepentingan. Parpol lebih focus pada program yang dalam jangka pendek dapat dirasakan masyarakat dimana parpol hanya membutuhkan suara masyarakat. Dan hal ini tidak sejalan dengan tujuan reformasi administrasi.
Ketika birokrasi sudah kuat maka ia akan cenderung menolak reformasi dan sebaliknya bila organisasi kacau balau maka ia akan cenderung menrima reformasi.
Terdapat 3 Tipe Reformasi (Prof. Zauhar)
a.       Reformasi procedural
Terkait pembenahan terhadap prosedur, struktur, tatanan
b.      Reformasi teknis
Terkait penataan, penyempurnaan metode (cara kerja)
c.       Reformasi programatik
Terkait dengan penyempurnaan pada performa kerja.
Terdapat 3 Tipe Birokrasi
a.      Birokrasi Tertutup
Reformasi harus mengarah ke terbuka. Disini reformasi yang cocok adalah pogramatik, karena disini birokrasi-birokrasi mempunyai nilai-nilai tradisional yang kuat sehingga ia harus dapat menyesuaikan/menciptakan program sesuai kebutuhan masyarakat bukan bagaimana mencapai program itu.
b.      Birokrasi campuran
Cocok melakukan reformasi teknis dan programatik, karena disini prosedur sudah ada dan nilai-nila tradisional mulai memudar. Jadi diperlukan bagaimana metodenya dan programnya
c.       Birokrasi Terbuka
Cocok reformasi procedural karena aturan-aturan sudah mulai tidak jelas. Karena tidak ada spesifikasi yang jelas dalam perekrutan pegawai.
Kegagalan yang terjadi di Negara berkembang karena salah mengkaitkan antara tipe birokrasi dan tipe reformasi. Apa yang diterapkan tergantung pada kultur setempat disini tergantung pada rezim yang sedang diterapkan.
Dimensi SDM dalam reformasi administrasi
Sebelum melakukan reformasi agent of change harus melakukan analisis, reformasi apa yang cocok dengan tipe organisasinya. Misalnya organisasi keuangan lebih cocok melalkukan reformasi birokrasi, pemimpin mempunyai kendali kuat dalam organisasi paternalistic. Namun dalam birokrasi klasik Weber terdapat aturan-aturan.
NPM dalam reformasi administrasi
Perbedaan manajemen
No
Sektor Privat
No
Sektor Publik
1


2


3
4




5



6
Pilihan individual dalam pasar (berdasarkan pilihan pelanggan)

Akses publik tertutup ( info kepada publik terutama startegi dan anggaran tertutup untuk masyarakat)
Permintaan dan pasar
Equity of market (focus untuk mencari keadilan pasar dimana semua masyarakat bisa masuk ke dalam pasar dan punya kesempatan yang sama disini monopoli dapat menghambat equity of market)
Kepuasan pelanggan



Kompetisi sebagai instrument pasar

1


2


3
4




5



6

Tindakan kolektif dalam pemerintah (tindakan kolektif dapat diperoleh melalui keterwakilan)
Terbuka (info lebih transparan)


Kebutuhan akan SD
Equity of need




Keadilan dan kesejahteraan masyarakat (punya tanggung jawab produksi terhadap masyarakat dalam mendistribusikan produk secara adil)
Tindakan kolektif sebagai instrument pemerintah (baik secara langsung maupun ke lembaga2 perwakilan)

Pantaskah privat masuk ke organisasi publik?
Ketika kita menyerahkan organisasi publik pada system pasar kita harus melihat apakah pasar mampu memberikan keadilan pada penyediaan barang? Mampukah pasar memberikan keterbukaan pada masyarakat? Masalahnya privatisasi Negara berkembang tidak seperti Negara maju. Di Negara berkembang pihak swasta yang bekerjasama adlah swasta asing sehingga disini pelaksanaan NPM belum dapat diterapkan secara maksimal pada Negara berkembang. Disini tidak semua nilai-nilai privat dapat dimasukkan ke dalam organisasi publik.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar