REFORMASI
ADMINISTRASI
Dosen: Prof. DR.
Sumartono, MS
·
Paradigma adlah
sudut pandang ilmuan dalam melihat fenomena-fenomena social.
·
Terdapat 2
pandangan tentang birokrasi pemerintah:
a.
Mutlak
diperlukan sebagai penyelamat warga, peran utama dalam pembangunan suatu
Negara.
b.
Menunjukkan
gejala yang tidak menyenangkan (ex: pelayanan yang berbelit-belit)
·
Birokrasi Weber
a.
Adanya
spesialisasi/pembagian kerja
b.
Adanya hirarki
c.
Adanya suatu
system, prosedur-prosedur/ aturan
d.
Hubungan
bersifat impersonal
e.
Promosi dan
jabatan berdasarkan kecakapan
·
Birokrasi di
Indonesia
a.
Hubungan
komunikasi atasan-bawahan. Bercorak patronklien; (ex: korupsi pengadaan SIM)
b.
Mengandalkan
loyalitas bawahan yang tinggi;
c.
Ritualisme
administrative yang tinggi; (ex: upacara-upacara)
d.
Lebih banyak
berorientasi ke atas (memenuhi perintah atasan)
e.
Kuatnya
kesadaran prestise dan status melebihi prestasi
f.
Selalu menjega
harmoni dan menghindari konflik
g.
Kurang memeberi
ruang gerak yang berbeda (tertutup) ex: ketika ada pemilihan calon bupati,
sekda dan bupati sama2 mencalonkan diri, namun ketika yang terpilih kembali
adalah bupati maka sekda akan di lengser
·
Patologi
birokrasi
a.
Patologi yang
berkaitan dengan presepsi, perilaku dan gaya manajerial
b.
Penyalahgunaan
wewenang dan jabatan
c.
Sikap/perilaku
yang bermewah-mewah
d.
Ketakutan pada
perubahan (masa depan)
e.
Membuat jarak
kekuasaan ex: pembedaan fasilitas2 di Pemda
f.
Sikap
menyalahkan orang lain
g.
Kurangnya
koordinasi dan kreatifitas
h.
KKN
i.
Keengganan
melakukan delegasi dll
·
Patologi
kurangnya pengetahuan dan keterampilan
a.
Ketidakmampuan
menjabarkan kebijakan pimpinan
b.
Ketidaktelitian
c.
Tindakan yang
tidak produktif
d.
Ketidaktepatan
tindakan
e.
Stagnasi
f.
Kurangnya mutu
·
Patologi
berkaitan dengan situasi internal
a.
Kewajiban
dianggap sebagai beban
b.
Kurang tanggap
c.
Motivasi yang
kurang tepat
d.
Kondisi kerja
yang kurang memadai
e.
Terlalu banyak
pegawai
f.
Imbalan yang
tidak sesuai
g.
Kekuasaan
kepemimpinan (terkadang otoriter)
h.
Miskomunikasi
i.
Sarpras yang
jelek dll
·
Patologi
berkaitan dengan perilaku disfungsional
a.
Pura-pura sibuk
b.
Paksaan
c.
Cara kerja yang legalistic
d.
Tidak disiplin
e.
Rasa tanggung
jawab yang masih rendah
f.
Tidak
professional
g.
Pemborosan
h.
Pengutamaan
kepentingan sendiri dll
·
Tuntutan
masyarakat
a.
Derasnya
tuntutan masyarakat agar pemerintah/pemda mampu menumbuhkan good governance
b.
Semakin
tingginya kritik masyarakat terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik
c.
Semua aparat
pemerintah dituntut untuk mempunyai sense of crisis
d.
Aparat dituntut
bekerja lebih professional
e.
Masyarakat
menuntut agar pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi mereka
·
Reformasi
Administrasi
Suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan
terencana untuk mengubah struktur & prosedur (aturan)
birokrasi (aspek kelembagaan), serta sikap & perilaku birokrat guna
meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sehingga tercipta
administrasi yang sehat.
Dosen: Bu. Niken
Gerakan
Reformasi Administrasi
Tahun 1980-an (Kettl: 2000, 1) suatu gerakan
reformasi global dimulai. Hal ini didorong 4 variabel besar yaitu:
·
Politik :
keunggulan demokrasi, kekuatan politik dan keunggulan system pasar menimbulkan
tekannan politik di berbagai Negara di dunia untuk mentransformasikan peran dan
fungsi pemerintah (pasar dianggap lebih baik dari pemerintah)
·
Social : perubahan
mendasar dari masyarakat industry ke masyarakat informasi (sekitar tahun
1980-an) disini nilai-nilai barat dengan mudah masuk mempengaruhi nilai-nilai
local.
·
Ekonomi : krisis
ekonomi tahun 1990-an (banyak Negara
melakukan privatisasi dan reformasi perpajakan). Tidak hanya Negara miskin dan
Negara berkembang yang terkena dampak tapi juga Negara maju. Disini dilakukan
reformasi kebijakan salah satunya menekan bea impor.
·
Institusionalisasi
: semua Negara di dunia telah menjadi bagian dari system ekonomi dan politik
global yang ditandai dengan masuknya lembaga-lembaga keuangan global ex: IMF
Dari keempat variabel tadi maka muncullah reformasi
administrasi.
6 sifat pokok
gerakan reformasi administrasi
a.
Produktivitas
(kinerja meningkat kualitas dan kuantitasnya)
b.
Pemasaran
(memberikan pelayanan terbaik agar kualitas pelayanan meningkat)
c.
Orientasi pada
pelayanan (orientasi pada kepasan yang dilayani, member pelayanan merata)
d.
Desentralisasi
e.
Kebijakan
(bagaimana memaksimalkan proses pembuatan kebijakan)
f.
Akuntabilitas
(pusat perhatian pemerintah harusnya sudah mulai beralih dari proses menjadi
output) ex: pembuatan kebijakan dari top down menjadi bottom up
Definisi
Reformasi administrasi
a.
Caiden (1969:69)
Mendefinisikan reformasi administrasi sebagai:
·
Sesuatu yang
memang secara sengaja dibuat oleh manusia terdapat proses-proses / tahap-tahap
yang harus dilalui / dibuat
·
Dan disini aka
nada penolakan
·
Reformasi
administrasi tidak harus diikuti resistensi
·
“the artificial inducement of administrative
transformation against resistance”
b.
J. V. Abueva (1970:2)
·
“essentially a deliberate attempt to use
power, authority & influence to change the goals, structure or procedures
of the bureaucracy and therefore, to alter the behavior of it’s personnel”
·
Harus mengubah institusi
(tujuan, struktur, prosedur)
·
Harus mengubah
perilaku orangnya
Perubahan Administrasi dan Reformasi Administrasi
(Caiden)
·
Perubahan adalah
proses penyesuaian diri (tidak disengaja) terhadap kondisi yang berfluktuasi
·
Reformasi adalah
kekuatan yang dilahirkan untuk melakukan transformasi (sengaja dilahirkan)
administrasi dan melawan kemandegan.
·
Ketika proses
penyesuaian diri tidak berjalan maka harus dilakukan reformasi yang merupakan
tahap selanjutnya sari perubahan organisasi.
·
Di dalam
reformasi bukan hanya ada perubahan namun juga ada perbaikan
Pendekatan-pendekatan
dalam Reformasi Administrasi di Negara sedang Berkembang (caiden)
·
Negara yang
tidak menganut paham reformasi administrasi dan lebih menyukai status quo
·
Negara dengan
pendekatan pragmatis murni terhadap reformasi administrasi artinya melakukan
pembaharuan dengan alakadarnya saja, serta tidak ada perangkat institusional
untuk mengimplementasikannya
·
Negara-negara
yang sangat keranjingan terhadap reformasi administrasi dan melengkapinya dengan
seperangkat perabot formal untuk isian dan evaluasinya
·
Negara-negara
yang telah mengalami pembaruan yang diperoleh dari luar
Standar yang dipakai pada poin 1-3 adalah komitmen
suatu Negara dalam melakukan reformasi.
Pada poin 4 standar yang digunakan adalah asal
sumber pembaharuan.
Reformasi administrasi melekat dengan budaya.
Menurut Fred W.
Riggs ada 2 hal pokok yang harus diperhatikan:
a.
Efektifitas
organisasi tergantung pada seberapa jauh organisasi mampu memecahkan masalah
organisasi. Disini ada 2 startegi untuk memecahkannya:
·
Meningkatkan
kualitas organisasi
·
Mengurangi beban
masalah organisasi/ administrasi
b.
Bagaimana
seharusnya reformasi administrasi dilekukan. Disini seharusnya reformasi di
grade sesuai dengan Negara-negara tersebut. Disini seharusnya agen-agen berasal
dari dalam Negara tersebut karena disini setiap Negara mempunyai budaya yang
berbeda dan reformasi administrasi tersebut tidak akan sama penerapannya antara
1 negara dengan Negara lain.
Hal-hal
yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan pendekatan reformasi administrasi:
a.
Sifat kultur
setempat
b.
Reputasi
kepemimpinan nasional
c.
Jenis rezim
politik
d.
Kekuatan dan
diversitas oposisi (seberapa banyak yang menolak demokrasi)
e.
Ketersediaan
sumber daya
Model reformasi
administrasi
a.
Model
Westminster, dikembangkan oleh Inggris & New Zealand dan berkembang ke
Kanada dan Australia. Menekankan apa yang disebut NPM.
b.
Model Amerika,
menekankan pada strategi yang disebut dengan reinventing government dengan
prinsipnya Work Better
10 Reinventing
Government
a.
Pemerintah
katalis (more steering than rowing) pemerintah tidak harus turun langsung dalam
memberikan pelayanan. Menyediakan pelayanan yang tidak bisa diselesaikan oleh
swasta dan publik.
b.
Pemerintah milik masyarakat ex: demokrasi,
desentralisasi
c.
Pemerintah yang
kompetitif ex: bersaing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
d.
Pemerintah yang
digerakkan oleh misi (tidak hanya prosedur, aturan)
e.
Pemerintah yang
berorientasi pada hasil
f.
Pemerintah yang
berorientasi pada pelanggan
g.
Pemerintah
wirausaha (pemerintah tidak hanya membelanjakan tapi juga menghasilkan)
h.
Pemerintah yang
antisipatif
i.
Pemerintah
desentralistis
j.
Pemerintah yang
berorientasi pasar
Dimensi Politik dalam Reformasi Administrasi
a.
Militer dan
deformasi administrasi
b.
Parpol sebagai
agen pembaharu dan reformasi administrasi
c.
Birokrasi dan
reformasi administrasi
d.
Tekhnokrat dan
reformasi admnistrasi
e.
Pemimpin yang
dominan dalam reformasi administrasi
Dalam dimensi
politik terdapat pengaruh pada masing-masing elemen.
Politik tidak begitu member sinergi positif pada
reformasi administrasi misalnya parpol yang masing-masing memiliki kepentingan.
Parpol lebih focus pada program yang dalam jangka pendek dapat dirasakan
masyarakat dimana parpol hanya membutuhkan suara masyarakat. Dan hal ini tidak
sejalan dengan tujuan reformasi administrasi.
Ketika birokrasi sudah kuat maka ia akan cenderung
menolak reformasi dan sebaliknya bila organisasi kacau balau maka ia akan
cenderung menrima reformasi.
Terdapat 3 Tipe
Reformasi (Prof. Zauhar)
a.
Reformasi
procedural
Terkait pembenahan terhadap prosedur, struktur,
tatanan
b.
Reformasi teknis
Terkait penataan, penyempurnaan metode (cara kerja)
c.
Reformasi
programatik
Terkait dengan penyempurnaan pada performa kerja.
Terdapat 3 Tipe
Birokrasi
a.
Birokrasi Tertutup
Reformasi harus mengarah ke terbuka. Disini
reformasi yang cocok adalah pogramatik, karena disini birokrasi-birokrasi
mempunyai nilai-nilai tradisional yang kuat sehingga ia harus dapat
menyesuaikan/menciptakan program sesuai kebutuhan masyarakat bukan bagaimana
mencapai program itu.
b.
Birokrasi campuran
Cocok melakukan reformasi teknis dan programatik,
karena disini prosedur sudah ada dan nilai-nila tradisional mulai memudar. Jadi
diperlukan bagaimana metodenya dan programnya
c.
Birokrasi Terbuka
Cocok reformasi procedural karena aturan-aturan
sudah mulai tidak jelas. Karena tidak ada spesifikasi yang jelas dalam
perekrutan pegawai.
Kegagalan yang terjadi di Negara berkembang karena
salah mengkaitkan antara tipe birokrasi dan tipe reformasi. Apa yang diterapkan
tergantung pada kultur setempat disini tergantung pada rezim yang sedang
diterapkan.
Dimensi SDM
dalam reformasi administrasi
Sebelum melakukan reformasi agent of change harus
melakukan analisis, reformasi apa yang cocok dengan tipe organisasinya.
Misalnya organisasi keuangan lebih cocok melalkukan reformasi birokrasi,
pemimpin mempunyai kendali kuat dalam organisasi paternalistic. Namun dalam
birokrasi klasik Weber terdapat aturan-aturan.
NPM dalam
reformasi administrasi
Perbedaan manajemen
No
|
Sektor Privat
|
No
|
Sektor Publik
|
1
2
3
4
5
6
|
Pilihan
individual dalam pasar (berdasarkan pilihan pelanggan)
Akses publik
tertutup ( info kepada publik terutama startegi dan anggaran tertutup untuk
masyarakat)
Permintaan dan
pasar
Equity of
market (focus untuk mencari keadilan pasar dimana semua masyarakat bisa masuk
ke dalam pasar dan punya kesempatan yang sama disini monopoli dapat
menghambat equity of market)
Kepuasan
pelanggan
Kompetisi
sebagai instrument pasar
|
1
2
3
4
5
6
|
Tindakan
kolektif dalam pemerintah (tindakan kolektif dapat diperoleh melalui
keterwakilan)
Terbuka (info
lebih transparan)
Kebutuhan akan
SD
Equity of need
Keadilan dan
kesejahteraan masyarakat (punya tanggung jawab produksi terhadap masyarakat
dalam mendistribusikan produk secara adil)
Tindakan
kolektif sebagai instrument pemerintah (baik secara langsung maupun ke
lembaga2 perwakilan)
|
Pantaskah privat
masuk ke organisasi publik?
Ketika kita menyerahkan organisasi publik pada
system pasar kita harus melihat apakah pasar mampu memberikan keadilan pada
penyediaan barang? Mampukah pasar memberikan keterbukaan pada masyarakat?
Masalahnya privatisasi Negara berkembang tidak seperti Negara maju. Di Negara
berkembang pihak swasta yang bekerjasama adlah swasta asing sehingga disini
pelaksanaan NPM belum dapat diterapkan secara maksimal pada Negara berkembang.
Disini tidak semua nilai-nilai privat dapat dimasukkan ke dalam organisasi
publik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar