HUBUNGAN INTERNASIONAL

Tujuan Hubungan Internasional

·         Agar kita tidak terpaku dengan urusan domestic saja tetapi juga dapat mengetahui kebijakan Internasional;

·         Menjalin kerjasama;

·         Agar memperluas wawasan karena disini kita dapat merespon isu-isu/peristiwa dan perkembangan dunia;

·         Membuka peluang karir yang berhubungan dengan pekerjaan Internasional.

Hubungan Internasional sebagai Subject of Study

·         Hubungan Internasional

a.       Political Relations / dunia politik (diantara Negara, actor internasional, transnational, supranational);

Hubungan Internasional masih berada di dalam domain politik. Yang termasuk dunia politik adalah ilmu pemerintah, hubungan internasional. Kita tidak boleh unpolitic terhadap politik internasional karena agar kita tidak menjadi objek politik internasional tapi kita juga mempunyai peran dalam politik internasional. Ketika kita tidak mempunyai peran di dalam politik internasional maka kita akan dianggap nothing sehingga disini kita tidak boleh menutup diri dari politik internasional.

b.      Ilmu yang mempelajari berbagai interaksi antara actor di kancah internasional yang meliputi Negara-negara, organisasi internasional, NGO, subnasional, serta individu-individu yang berkaitan dengan berbagai dimensi kepentingan;

Interaksi itu memiliki peran penting karena melalui interaksi kita akan mengetahui perilaku-perilaku, kecenderungan-kecenderungan, arah, tindakan actor luar negeri. Melalui interaksi kita dapat memprediksi arah tindakan kita. Misalnya kerjasama antara Indonesia dengan IMF. Ketika kita melakukan kerjasama dengan IMF kita dapat memprediksi keuntungan apa yang akan kita dapatkan ketika melakukan kerjasama tersebut. Disini kita akan mengetahui mengenai pola perilaku IMF sehingga nantinya kita akan tahu keuntungan/kerugian apa yang akan didapatkan. Interaksi adalah diplomasi. Pak Soekarno merupakan tokoh yang mempunyai kemampuan baik dalam bediplomasi. Kunci dari interaksi adalah komunikasi dan informasi.

Masyarakat dunia itu sebenarnya adalah masyarakat social sehingga disini kita harus berinteraksi dengan publik internasional. Ex: bea cukai, kedutaan besar

Disini administrator publik harus melayani publik internasional.

c.       Studi tentang sosiologi masyarakat internasional (sociology of international relations).

·         Perkembangan Studi Hubungan Internasional

-          1930’s; mulai ada studi tentang politik internasional, geografi politik/ public opinion. Misalnya di AS mulai disusun kurikulum dan gelar kesarjanaan HI. Di Inggris muncul kajian sejarah politik Internasional, perkembangan dan aktifitas lembaga-lembaga internasional.

-          PD II dan berdirinya LBB/PBB memunculkan gagasan pemerintahan dunia (the world government), pemikiran mencapai perdamaian dunia,

-          1940’s; munculnya perang dingin (cold war) antara blok barat (AS, kapitalis) VS Blok Timur (USSR(Uni Soviet), sosialis).

-          1960’s & 1970’s; mulai dikenalnya actor-aktor IGO’s (inter governmental organizations) dan INGO’s dan semakin kuatnya peran-peran Negara-negara lain di dunia luar AS dan USSR seperti Jepang, RRC, Jerman

-          1980’s pola HI masih state centric (bipolar antara AS dan Uni Soviet), anmun mulai muncul kekuatan sup groups (kelompok kerjasama) Negara di beberapa kawasan dunia seperti ASEAN, APEC

-          Hubungan Internasional pasca perang dingin; runtuhnya Uni Soviet (1989) karena adanya reformasi adminsrasi dari gagasan Gorbackoff yang berimplikasi pada kajian HI

a.       Secara Praktis

1.      Hilangnya polarisasi blok barat dan blok timur dari bipolar menjadi multipolar

2.      Hilangnya persaingan ideology (kapitalis/liberal vs sosialis.komunis)

3.      Hilangnya bargaining position dari blok keamanan ke blok perdagangan

b.      Secara Akademis

1.      Terjadinya perubahan orientasi konseptual/kajian teori baru sebagai pengganti paradigm lama misalnya

§  dari paradigma idealis-realis-pluralis-strukturalis

§  dari geopolitik – geo ekonomi

§  naisonalisme – regionalism – globalisme

(“our world become more & more complex” Stanley Hoffman)

·         Ruang Lingkup (domain)

Aspek	Ekonomi Politik	Hukum
Publik	·         Politik Internasional ·         Politik Luar Negeri ·         Pertahanan & keamanan ·         Diplomasi ·         Organisasi ·         Internasional ·         Kebijakan ekonomi intarnasional	·         Hukum internasional
Privat	·         IGO ·         Kejahatan internasional ·         Ekonomi moneter internasional ·         Hukum privat internasional ·         Perdagangan internasional ·         Tourism ·         IPTEK	·         NGO

·         Aktor-aktor Hubungan Internasional

State Actors => (state, national leader, national official, government staff)

International Relation’s Actors

Non State Actors => (MNCs, IGOs, INGOs, TOC, Green Party)

·         Paradigma Dalam HI

1.      Paradigm realis (realism)

·         Negara adalah actor utama dalam bertindak, bersifat rasional (memperhitungkan cost dan benefit)

·         Strunggle for power (real polities)

·         Bahwa sifat dasar dari system internasional dianggap anrki, kompetitif, konfliktual, kerjasama sesaat

·         Ketertiban / keteraturan dunia hanya dapat dicapai melalui distribusi kekuatan (power politics)

·         Sifat politik LN suatu Negara; unilateralism, nationalism, deterrence, balance for power, defence alliance

·         Tokoh penganut: Machiaveli, Hegel. H. Morgenthao, George Bush, Margareth Thatcher. George Bush menerapkan system strategi preventive dimana sebuah Negara akan melakukan tindakan militer dahulu sebelum diserang.

2.      Paradigm Idealis (Idealism)

·         Paham yang bersifat normative bagaimana seharusnya Negara harus berbuat, apresiasi pada opini publik misalnya tentang perdamaian, keadilan, kemanusiaan.

·         Cita-cita adanya the world government dengan salin bekerja sama yang baik mencapai tujuan global

·         Prinsip-prinsip multilateralism, legality, internationalism, humanism, morality, negotiation, compromise, harmony.

·         Tokoh penganutnya: Bill Clinton, Woodrow Wilson, Jimmy Carter, Gorbachev, para pemimpin Indonesia.

3.      Paradigma Pluralis (Pluralism)

·         Actor non-state penentu politik internasional

·         Negara bukanlah actor tunggal (unitary actor)

·         Politik LN pada dasarnya diwarnai konflik, kompromi atau kompetisi antar berbagai actor di luar Negara

·         Terjadinya hubungan internasional di dunia tidak terpaku pada power atau kepentingan national security, tetapi sudah meluas ke berbagai bidang.

·         Tokoh: Ernst Haas, economist

·         Paradigm yang diakui oleh para ekonom. Hubungan internasional terjadi tanpa Negara tidak apa-apa. Misalnya: bisnis online.

·         “state role to the end” (peran Negara akan berakhir)

4.      Paradigma Radikal (Radicalism)

·         Negara bukan satu-satunya actor dalam hubungan internasional

·         Adanya transnational economic classes

·         Marxis, socialist internationalism

·         Jadi hubungan internasional lebih merupakan pergulatan kepentingan kelas ekonomilevel internasional

·         Paradigm ini lebih ekstrim karena membagi masyarakat hanya ke dalam dua kelas yaitu kaya dan miskin. Disini kelompok lemah fungsional terhadap kelompok kuat. Konsekuensinya adalah adanya dominasi di dalam kelas-kelas ekonomi internasional

·         Stabilitas ekonomi dapat berubah setiap saat, misalnya saja saat ini eropa mengalami krisis ekonomi Spanyol dan Yunani pertumbuhan ekonominya sampai -3% sedangkan Indonesia pertumbuhan ekonominya saat ii menjadi no 2 di dunia setelah cina. Eropa mengalami stagnasi karena telah mendapatkan kepuasan puncak.

5.      Paradigma merkantilisme (mercantilsm)

·         Berkaitan dengan watak suatu Negara/actor internasional yang hanya memburu kepentingan ekonomi internasional

·         Munculnya taktik dagang yang cenderung menguntungkan diri sendiri, seperti; proteksionisme, isolasionisme, politik dumping, standar ganda, deregulasi/regulasi

·         Misalnya china, jepang, AS

6.      Paradigma Liberalisme (Liberalism)

·         Politik Luar Negeri Yaitu:

1.      Suatu pola perilaku dan keputusan/kebijakan yang diwujudkan oleh sutau Negara sewaktu memperjuangkan kepentingannya dalam kerangka hubungan dengan Negara-negara lain, stake holdernya adalah luar negeri.

2.      Politik LN berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang mengikuti serangkaian tindakan khusus yaitu begaimana suatu Negara dapat:

o   Menentukan tujuan LN-nya

o   Menyususn prioritas-prioritas

o   Menggerekkan mesin pengambil kebijakan LN

o   Mengelola dan memanfaatkan SDA/SDM untuk bersaiong dengan Negara lain

*system kelembagaan LN Negara kita masih belum integrated

·         Prinsip tujuan kebijakan LN

1.      Prinsip integritas (jati diri bangsa)\

Mempertahankan integritas Negara. Menjaga wilayah terutama urusan yang beraspek territorial (hak kesatuan geografis), yaitu:

o   Pemeliharaan hak atas semua daerah yang dinyatakan sebagai milik Negara

o   Pengelolaan dna pengamanan daerah perbatasan (border area)

o   Penyelesaian daerah sengketa (penyerahan, penambahan wilayah)

2.      Prinsip meningkatkan kepentingan ekonomi

Berurusan dengan:

o   Modal Negara (termasuk letak geografis, man power) untuk meningkatkan kemakmuran Negara

o   Cara memanfaatkan natural resources

o   Cara bekerjasama dengan lembaga ekonomi/keuangan

3.      Prinsip keamanan nasional

Ada 3 national security:

o   Kesiapsiagaan politik

Dapat dilakukan dengan cara:

§  Menciptakan jaringan treaty

§  Memanfaatkan isi/ketegangan internasional/regional untuk kebijakan tertentu

§  Menlaksanskan kebijakan LN yang didukung rakyat

§  Kemampuan negosisasi untuk menghindari ancaman

§  Kemampuan memanfaatkan organisasi internasional

o   Kesiapsiagaan ekonomi

Dapat dilakukan dengan cara:

§  Kepemilikan mineral esensial, bahan pangan, penguasaan jalur distribusi bahan

§  Kemampuan industry

§  Prinsip know-how dalam administrasi, manajemen, industry, termasuk teknologi militer/persenjataan (military industry)

§  Kemampuan keuangan/kekayaan nasional

o   Kesiapsiagaan militer

Dapat dilakukan dengan cara:

§  Pemahaman atas musuh-musuh potensial dalam situasi aman maupun ancaman

§  Lembaga/organisasi militer yang responsive dan mampu beroprasi secara efektif dari darat/ laut/ udara

§  Moderenisasi peralatan perang dan keberlanjutannya

Ketika Negara tidak terlalu bergantung dengan militer maka mengindikasikan behwa negaranya cenderung stabil Indonesia termasuk kedalam Negara yang national securitynya bagus.

4.      Prinsip Melindungi Martabat Nasional

5.      Prinsip Membangun Kekuasaan (Pengaruh)

o   Sebagai kemampuan suatu Negara dalam kancah internasioanal untuk menguasai (mempengaruhi) perilaku pihak Negara lain untuk mencapai tujuan politik LN

o   Merupakan prinsip paling universal dalam politik LN

o   Misalnya produk sama yang dihasilkan oleh singapura dikenal lebih baik dari produk indenesia

·         Ada beberapa TIPOLOGI Kebijakan LN

1.      Kebijakan Bersifat Umum (Nasional-Internasional)

·         Tidak dimanifestasikan secara langsung (tersirat/emplisit) sebagai program

·         Bersifat contingency

·         Misalnya kebijakan politik bebas aktif, anti senjata nuklir, pro-Palestina, polisi dunia, containtment policy AS.

Kebijakan Publik Adalah : sesuatu yang dipilih/diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan

2.      Kebijakan dalam rangka Misi Eko-Pol Nasional

·         Berhubungan dengan tujuan mengejar kesejahteraan rakyat, mengkokohkan integritas bangsa

·         Ada hubungan langsung ddengan para pihak/Negara

·         Ada kesepakatan, MoU

·         Misalnya misi kerjasama ekonomi, investasi, promosi perdagangan/pariwisata, keanggotaan dalam organisasi-organisasi internasional

3.      Kebijakan LN bersifat Administrative

·         Tujuan menjamin terselenggaranya proses administrative tata kelola hubungan LN

·         Disusun oleh birokrasi pemerintah yang bertugas melaksanakan hubungan LN (Deplu, Menkeu, Depdagri, Dikti, dll)

·         Sebagai oprasionalisasi keputusan LN (misi nasional)

·         Keputusan perwakilan LN (kedubes)

·         Misalnya: Haji

4.      Kebijakan LN bersifat Kritis

·         Suatu keputusan politik LN yang dapat muncul sewaktu-waktu didesak oleh keadaan yang memaksa

·         Misalnya dalam situasi ancaman/perang, melindungi WN, masalah lingkungan/bencana alam.

5.      Pembuatan Keputusan LN

Langkah 1:

Merumuskan situasi (define of the situation), yakni mampu mendeskripsikan inti permasalahan, mengetahui informasi sebanyak dan sedetail mungkin tentang kasus/isu yang ingin diputuskan masalahnya (making investigation/ will tap), mendalami info tentang Negara lain, relevansi. Karena diisni kebijakan luar negeri harus memahami situai terlebih dahulu. Misalnya kebijakan untuk menghindari kenaikan harga minyak mentah.

Langkah 2:

Menentukan tujuan (select goals)

Untuk kepentingan apa (politik,ekonomi), tujuans esaat/jangka panjang. Kalkulasi resiko dan keuntungannya.

Langkah 3:

Pencarian alternative-alternatif. Mengelola dan menemukan secara kreatif

Langkah 4:

Setelah ditemukan berbagai alternative maka memilih dan memilah berbagai alternative tindakan yang paling sempurna dan Less Risk.

·         The Decision Making Model

Model Pembuatan Keputusan LN

1.      Model Politik Birokrasi

o   Model pembuatan keputusan LN yang didasarkan pada hasil pemikiran bersama kalangan birokrat. Dicontohkan oleh Negara besar seperti USA dimana keputusan LN AS terhadap timur tengah (Libya) harus ada dibawah pertimbangan kongres. Popularitas presiden bisa turu akibat hubungan LN.

o   Merupakan proses politik yang meliputi perundingan-perundingan (bargaining), kompromi (compromise) dan penyesuaian-penyesuaian (adjustmen)

2.      Model Adaptif (the adaptive model) Rosenau:1974

o   Bahwa kebijakan LN merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal & internal, sehingga suatu Negara (state leader) perlu selalu melakukan adaptasi. Misalnya perubahan regulasi dari adanya pasar bebas.

1.      Model Incremental (Tanpa Misi yang Jelas)

o   Model pembuatan kebijakan LN yang cenderung berupa penambahan-penembahan

o   Bukan atas perhitungan/ pertimbangan rasional yang menyeluruh dan berjangka panjang

o   Adanya ketidakpastian

·         Diplomacy

o   “the application of independent tactics to conduct official relations between government of independent states” (Harold K. Nicolson, 1972:475)

Ciri: tercatat sebagai diplomat, dari Negara merdeka, terikat dengan aturan lain.

o   “means of the employment of tact, shrewdness, and skill in any negotiation or transaction” (Quincy Wright 1955:25-30)

o   “thr business of communication training and formal procedures- is designed to enchance such communication” (David Ziegler 1984:272-273)

o   Tugas-tugas pokok diplomat

1.      Melaksanaka kebijakan/politik negaranya;

2.      Melindungi kepentingan Negara & warganya;

3.      Memberikan informasi, bahan-bahan keterangan, laporan-laporan kepada pemerintahnya tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia

o   5 Fungsi pokok yang melekat dalam tugas diplomat

1.      Conflict management

2.      Solving problem between nations

3.      Improving communications between governments concerning issues

4.      Negotiations of international agreements

5.      Overall program management

(Poullanda, 1974:194-202)