
Berasal dari bahasa inggris yaitu CONTEXT yang mempunyai beberapa arti:
(JOHN M.ECHOLS & HASSAN SADLY, 1997:143)
1. Hubungan kata 2 konteks
· The context is often important in understanding what has been said
(hubungan kata2 sering kali penting untuk memahami apa yg diucapkan)
· Jangan lepaskan kata itu dari hubungannya
2. Suasana, keadaan (circumtance)
· Kita harus pertimbangkan suasana disekitar keadaan itu


1. Organiasi= kerjasama untuk mencapai tujuan
2. Management= merupakan alat utama melakukan adm.
3. Komunikasi= memberikan berita kepada org. lain
4. Ketatausahaan= berencana, sistematis, tersususn, kegunaan, tujuan
5. Kepegawaian= penggunaan tenaga kerja dalam kerjasama
6. Keuangan= berhubungan dengan pengeluaran dan penerimaan
7. Perbekalan/materi
8. Humas/public relations= adanya kontak dengan masyarakat

Bahwa keg. Admin pub. Tidak saja meliputi keg. Dalam pelaksanaan kebijakan, tp juga keg. Perumusan kebijakan untuk dapat menjalankan fungsinya tersebut, maka admin. Pub. Mempergunakan teori2 yg berkaitan dg managerial, politik dan hukum dalam rangka pelaksanaan seluruh cabang2 kekuasaan neg. (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (ROSENBLOOM, 2005)

· PUBLIK tujuan public service (NIRLABA)
· BISNIS tujuan profitable (LABA)
3 SEP ‘10
TANTANGAN ILMU ADMIN MEMASUKI ABAD 21

PERGESERAN PARADIGMA
· GLOBAL POLITIK
NASIONAL <=> EKONOMI
LOKAL BUDAYA(CULTURE/VALUE) ex:cara berpakaian
· proses perubahan masih terus berlangsung yang disebabkan oleh kemajuan teknologi sehingga dengan cepat menimbulkan reaksi dan berdampak luas dan hal tersebut mempengaruhi penyelenggaraan organisasi negara/bisnis.
· Administrasi terbagi menjadi 2 yaitu bisnis dan publik yang mempunyai occuption//profession dan academic field yang didalam academic field terdapat teaching& research dan research dapat digunakan dalam profession

· STRUKTUR DAN NILAI DARI ADMINISTRASI PUBLIK/BISNIS YAITU:



Nilai sosial mempunyai pengaruh dalam partisipasi demokrasi yang merupakan nilai dasar dari administrasi bisnis/pubik dan hal tersebut menjadi chalenge the structures of authority and control
· Yang menjadi pertanyaan nilai inti dari administrasi publik/bisnis apakah yang menjadi nilai dan kebutuhan sosial yang besar?
· Dalam Perbedaannya FUNGSI & SOSIAL merupakan 2 hal yang kompleks yang dapat merubah konsep dari STRUKTUR & HIRARKI
· Scale and Complexity of modern government- Absorb (menyerap)process efecctifely accomplish (menyelesaikan)-public/business administration
· Structure&hierarchy- network&stake holder participation
· Dalam sistem tertutup dan sistem terbuka terdapat:






· DALAM ADMINISTRASI PUBLIK/BISNIS





EVOLUSI PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK
1. PARADIGMA 1 (POLITICS/ADMINISTRATION DICHOTOMY, 1900-1926)
2. PARADIGMA 2 (THE PRINCIPLES OF ADMINISTRARION, 1920-1937)





3. PARADIGMA 3 (PUBLIC ADMINISTRATION AS POLITICAL SCIENCE, 1950-1970)
4. PARADIGMA 4 (PUBLIC ADMINISTRATION AS MANAGEMENT, 1956-1970)

5. PARADIGMA 5 (PUBLIC ADMINISTRATION AS PUBLIC ADMINISTRATION, 1970)
6. PARADIGMA 6 (REFORM MOVEMENT,1970)




7. PARADIGMA 7 (FORM GOVERMENT TO GOVERNANCE, 1990)
8. THE FUTURE (?) (Digital (e) Governance)

Di dalam GOVERNANCE terdapat beberapa prinsip:
1. Democracy
2. Devolution
3. Decentralization
4. Participation
5. Disaggregation
6. Differentiation
7. Accountability

· Undermine traditional domestic political authority (tradisional berubah)
· Global economy, market, capital privatization
· Hollowing (lemah )out of the state
· Overide the abillity of national governments to solve their own problems
· Accountability to teh international market and standard X traditional lines of accountability

· Reformasi – Demokrasi
· Sistem ketatanegaraan baru atas dasar UUD 1945 yg di-amandemen
· Pergeseran kekuasaan yaitu




· Lingkungan Hidup
· Ketimpangan Sosial antar daerah, antar golongan pendapatan, antar kelompok masyarakat
· Kemiskinan
· Pengangguran
· Konflik Sos-Pol potensi disintegrasi, penyelesaian konflik
· Manajemen Penanggulangan bencana bencana alam, bencana karena ulah manusia

DAMPAK YANG DITIMBULKAN:
· POSITIF: keuntungan, kemajuan, kemandirian dan peningkatan kesejahteraan
· NEGATIF: makin tertinggal, makin tergantung, menjadi jajahan ekonomi
Disini pelaku dari persaingan adalah DUNIA USAHA dan negara mempunyai peran yg sangat penting dan turut menentukan melalui administrasi publik

“MEMBANGUN ADMINISTRASI GOOD GOVERNANCE YANG DAPAT “MENDUKUNG” DUNIA USAHA MEMENANGKAN PERSAINGAN”

· Membentuk TIM untuk mengkaji sistem pend. Admin yg berlaku skrg dan merancang perbaikan& pembaharuan
· Memutakhirkan buku (teext book) pend. Admin di indo
· Melengkapi perpustakaan PT & lembaga riset admin. Dg literatut terkini
8 okt 2010
REGULATORY ADMINISTRATION
POLITIK, MANAJERIAN DAN HUKUM












Dalam subsidi sebuah industri ICC memperbolehkan truk menggunakan rel pada perjalanan lama, meski dengan biaya lebih tinggi.
Dalam Subsidi silang sejumlah pelanggan membayar harga untuk membantu pelanggan yang lain

Administrasi pengaturan merupakan respon politik terhadap suatu persoalan yaitu ekonomi, sosial dan ekologi dan didalamnya pasti ada peraturan politik dan James Q Wilson mengidentifikasi beberapa kondisi politik yang berhubungan dengan agen pengaturan khusus dan perundang-undangan

Ketika biaya dan manfaat kebijakan terjadi Wilsonpercaya bahwa Sherman Antitrust Act (1890) untuk memastikan bahwa pasar tidak menjadi kompetitif melalui monopoli dan Federal Trade Commision Act (1914) dasar aktifitas pengaturan untuk mengekang praktek dagang yang merusak kekuatan pasar ex: iklan yang menyesatkan perbaikan harga. keduanya merupakan contoh dari industri yang baik yaitu menghilangkan ketidak adilan yg merugikan sehingga terbentuk praktek eko. Yg bermoral
Sedangkan aktiifitas pengaturan lingkungan dilakukan oleh Upton Sinclair’s the Jungle Rachel Carson’s silent Spring (1962) yang membantu mengkristalisasi permintaan pengaturan dengan meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya jangka panjang menghadapi lingkungan misalnya polusi lingkungan, berbagai praktek pertanian,pertambangan dan pembangunan.
Bahaya yang telah ada adalah Inverse udara (bahaya asap yang menjadi faktor kematian individu) dan hujan asam(mengancam kerusakan ekologi pada area geografi) dan kemudian muncul pengaturan lingkungan namun kekuatan pasar tidak tampak sebagai pemeriksa yang cukup pada praktek jangka panjang dan berbagai masalah ekonomi sehingga membutuhkan EKSTERNALITAS yaitu aspek dari sebuah produk yang tidak diperhitungkan dalam transaksi ekonomi antara pembeli dan penjual.
Statement dampak lingkungan yaitu efek ekologis dari perkembangan ekonomi, proses produksi dan penggunaan produk sehingga terjadi pengaturan menyeluruh dalam pekerjaan antara lain:
Melalui proses ajudikasi yaitu EEOC (mencegah praktek yang ilegal mendeskriminasi individu berdasar ras, warna kulit, agama dan etnis) dan NRLB (mengatur praktek perlindungan kolektif). Sedangkan melalui pembuatan aturan dan inspeksi yaitu OSHA (1970) (pengaturan keselamatan dan kesehatan pekerjaan)
Pengaturan serikat yang lain antara lain:
FEC? (mengatur kampanye pemilu utuk kampanye pusat) dan agen pusat dari negara (melindungi hak sipil individual dalam memilih wilayah akomodasi publik atas pelayanan umum dan fasilitas pendidikan) dan keduanya merupakan pengaturan pusat (pemerintah subnasional diatur) bagi negara dan lokal dalam kesehatan,keamanan, pekerjaan, lingkungan dan praktek perdagangan yang adil.
Pengaturan ada dua yaitu gaya lama (ekonomi yang emrupakan pengganti pengawasan pasar dan fungsi2x) dan gaya baru (sosial yaitu kesehatan, keamanan, pekerjaan, dan lingkungan).
Praktek pengaturan tidak adil yang meliputi deskriminasi dalam suatu pekerjaan harus dianggap sosial bukan ekonomi. Pengertian administrasi pengaturan merupakn kontrol ekonomi, sosial dan hukum atas aktifitas anti sosial.

Memusatkan pada biaya dan manfaat kebijakan yang mengatur dan melaksanakan pengaruh politik contohnya UU pelayanan (1916) dan UU TK nasional (1935)

Ketika manfaat kebijakan terkonsentrasi tapi distribusi biaya tersebar luas politik klien berlaku yaitu kelompok kecil lebih diuntungkan daripada kelompok besar. Wilson menemukan bahwa kreasi CAB dan kegunaan banyak komisi publik memulai tingkat lebih atau kehilangan teladanya. Kadang oposisi boleh berkembang menjadi politik klien ketika kelompok ketertarikan publik meninggalkannya.di dalamnya terdapat ijin pengurusan pekerjaan yang akan menjadi perlawanan oleh kepentingan umum sehingga menjadi kasus dalam politik klien atau distribusi menjadi luas dengan biaya rendah yang melibatkan banyak kelompok.
Perusahaan individu dan perusahaan pemerintah menurut teori George Stigler yaitu peraturan didapatkan oleh industri, didesain dan dioperasikan untuk kepentingan industri berdasarkan badan pengaturan (KOMISION) yang berguna bagi perusahaan kereta api sama dengan Strategi Jaksa Agung Richard Olney (1890) yaitu ICC.
Teori Marver Bernstein adalah tentang siklus kehidupan badan pengaturan yaitu mengatur industri atas nama konsumen, menjangkau penghapusan pelanggaran terburuk yang disebabkan oleh kurangnya perhatian publik pada kegiatan tersebut dan menjadi perlindungan status quo dan atau saecara “tawanan” de facto dari industri.

Keutamaan Wilson yaitu tentang Antipolusi dan tagihan keselamatan sehingga pengusaha dapat lebih mengutamakan pekerjaannya contoh Raplh Nader melalui UU keselamatan (1966) dan Dr. Harvey Wiley melalui UU makanan dan Narkoba (1906) tentang pengaturan kebijakan politik yang mengikuti pola dan mobilisasi yang berbeda, serta memiliki konsekuensi yang tergantung pada biaya distribusi dan manfaat kebijakan.


Negara kontemporer disebut dengan negara kesejahteraan yang menempatkan suatu jaringan pengamanan untuk melindungi masyarakat yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Mengenai keinginan dari jaring pengamanan masyarakat AS telah mengembangkan 2 karakteristik yaitu peraturan administrasi dan administrasi publik secara umum.
Yang pertama masy. Sering digunakan untuk menggantikan tanggung jawab pribadi dengan peraturan pemerintah contohx UU penggunaan sabuk pengaman pada pengendara mobil, peraturan ditegaskan oleh polisi dan pengadilan bukan individu, badan negara dan FTC yang melindungi konsumen agar tidak tertipu, dan peraturan OSH
Menurut Wilson kemakmuran yaitu kehalusan perasaan dalam menggerakkan hubungan, pemerasan dan keprihatinan yang semakin meningkat dengan kualitas yang serupa dengan kesempatan golongan pengusaha politik. Kelompok kepentingan umum dan politik pengusaha yang tergabung dalam kepemerintahan sehingga dapat mewakili dan mengerahkan dukungan dalam upaya mengurangi resiko ex: UU pengujian obat2-n sblum dipasarkan (1938).
Kedua meningkatnya intoleransi pengurangan resiko dan tanggung jawab pribadi sehingga terjadi pergeseran fokus dari banyak peraturan dari pasar pengganti untuk ling. ,Kesehatan dan keselamatan (umumx dalam pekerjaan)

Pendekatan Politik untuk administrasi pengaturan







Catatan lain

1. Fakta AP selalu dipengaruhi sistem politik
2. Beberapa jabatan pada level atas AP dipengaruhi oleh politik
3. AP secara aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan
4. Kekuatan AP merefleksikan kekuasaan politik
5. Setiap tindakan AP dituntut memenuhi&memiliki akuntabilitas politik
6. Kegagalan%keberhasilan AP dipengaruhi politik
7. AP sebagai kekuatan politik
8. Organisasi AP merupakan hasil kompromi kekuatan politik
9. Memiliki hasil utama: representativeness, responsiveness, dan accountability
Legal approach



Catatan lain

1. terlibat dalam proses penegakan hukum
2. dalam tingkat tertentu AP memproduksi aturan tertentu dalam rangka penegakan hukum yang lebih luas
3. tindakan AP adalah tindakan hukum
4. Institusi AP dibentuk b’dasar hukum
5. AP bertanggungjawab mewujudkan tujuan negara hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi
6. Maksud utama pendekatan hukum bukan menghasilkan pengetahuan&pemahaman tapi membentuk keadaan dengan mengatur hubungan antar subyek
7. Tindakan hukum oleh AP bukanlah tujuan melainkan instrumen untuk tujuan lain.
MANAGERIAL

unsur2 hukum administrasi
1. instrumen yuridis (peraturan pemerintah) sebagai sarana. Ex. UU otonomi daerah no. 22 th 99 (pelaksanaan pemerintahan) direvisi jadi no 33 th 2004 (pelaksanaan pilkada)
2. pengendalian oleh pemerintah (adanya kontrol minimal evaluasi dan lebih baik bila dilakukan mentoring yang dilaksanakan continue)
3. partisipasi masyarakat (pilkada)
4. perlindungan hukum

1. belum adanya peraturan payung sistem administrasi negara (ex, tidak ada perlindungan hukum dalam pilkada)
2. muculx pola admin negara yang tidak standar (ex. Perubahan pelayanan yg diberikan oleh dinas sos.)
3. ad hoc maksudnya sementara (ex. KPK namun masa kerjax panjang)
4. tumpang tindih sehingga menyebabkan kecemburuan struktural
ex: pertahanan keamanan, agama (tidak ada dinas agama), politik LN
masalah pemerintahan desa(suku badui biasax pimpinan turunan)
pemerintah kota melaksanakan pilkada
UU perkawinan yg mengatur perceraian & KDRT yg juga mengatur perceraian shgg menimbulkan perbedaan definisi (tumpang tindih kebijakan)
5. Malfungsi peradilan (tidak berfungsinya peradilan administrasi yg baik sehingga tidak mampu melindungi WN)ex: asas anggaran berbasis kinerja untuk menyusun APBD

1. Lebih menitik beratkan prosedur daripada hasil ex: pilkada tahap2 seperti prosedur hasil=> pemimpin
2. Perbedaan
Output => produk
Out come => hasil
Impact => dampak
3. Lebih menekankan suspect (mosi tidak percaya) dibanding trust (percaya)
4. Lebih banyak sebagai pengaturan bukan motivasi peran masyarakat

1. Kepentingan msy no 1 birokrasi 2
2. Hukum dibuat lebih manusiawi
3. Perubahan2 yg terjadi pd msy dapat dimasukkan dalam hukum

Hukum administrasi adalah badan hukum yang aktifitasnya tumbuh dari agen administratif di pemerintahan. Tindakan Agen pemerintah termasuk dallam rulemaking ajudication atau pelaksanaan dari agenda sresifik pengaturan. Hukum administrasi mempertimbangkan hukum publik. Seperti badan hukum, hukum administrasi sepakat dengan pembuatan keputusan unit administratif pemerintahan bahwa bagian dari skema pengaturan nasional.
PEMAHAMAN MANAJEMEN, POLITIK, DAN HUKUM dalam sektor publik by. Rosenbloom & D. Goldman chapter 9: pengaturan administrasi. Sebuah ilustrasi dari manajemen, politik dan hukum dalam sektor publik.
Pengaturan, persoalan dalam bab ini, telah menjadi persoalan utama dan kontroversional aktivitas administrasi publik. Pengaturan administrasi memberikan ilustrasi yang baik dalam bagaimana managerial, politik dan prespektif hukum dapat bertemu dan konflik dalam kebijaksanaan daerah. Akar dari pengaturan yang berhubungan dengan pemerintah adalah ekonomi, politik dan sosial. Struktur dan proses pengaturan sering ... sebuah format jabatan dan kombinasi dari fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tantangan lapisan pengaturan administrasi
Memelihara untuk mensejajarkannya pada administrasi publik pada umumnya. Itulah kekuatan yang dibutuhkan untuk mengakui perhatian managerial, politik dan hukum dan juga untuk berusaha memadukan mereka bahwa dalam ketertarikan publik.
Baru saja, pengaturan muncul sebagai daerah perhatian khusus dalam administrasi publik. Sejak pengaturan adminisrasi encapsules lebih tantangan kontemporer proses administrasi publik untuk sistem politik US, itu dapat digunakan untuk ilustrasi pemusatan dan perselisihan dari perbedaan prespektif. Hal tersebut mewakili penggunaan kekuatan pemerintah secara langsung untuk menembus bidang kehidupan bahwa were once left.
DEMOKRASI ALA AS











PENTING GET000...!!!!

1. Organiasi= dalam organisasi terdapat suatu proses yang dimulai dari penyusunan bentuk dan pola usaha kerjasama untuk mencapai tujuan. Contoh penyelenggaraan regulasi di indonesia berdasarkan unsur organisasi adalah: a)ex. UB sbagai BLU ada PP NO 23 th 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU
2. Management= merupakan alat utama melakukan adm.
3. Komunikasi= memberikan berita kepada org. Lain dalam rangka usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
4. Ketatausahaan= berencana, sistematis, tersususn, kegunaan, tujuan
5. Kepegawaian= penggunaan tenaga kerja dalam kerjasama
6. Keuangan= berhubungan dengan pengeluaran dan penerimaan
7. Perbekalan/materi=
8. Humas/public relations= adanya kontak dengan masyarakat

1. Administrasi negara sebagai salah satu dari kedua fungsi pemerintahan yang penting. (administrasi negara mempunyai wajah sebagai fungsi, terdiri dari tindakan2 untuk melaksanakan (eksekusi) kehendak dari pada negara, kehendak mana tercantum dalam kebijakan umum yang telah dirumuskan sebagai hasil dari fungsi politik)
2. Administrasi negara sebagai salah satu cabang dari pemerintahan (administarsi memiliki sifat yang istimewa karena administrasi adalah suatu institusi yang bertanggung jawab kepada presiden baik sebagai kepala eksekutif maupun sebagai administrator tertinggi, di beberapa negara juga kepada badan perwakilan rakyat dan bahkan kepada badan pengadilan sehingga kadang dikatakan sebagai cabang keempat dalam pemerintahan)
3. Administrasi negara beraspek yuridis (pada umumnya dinas2, jawatan2, dan organisasi administratif diciptakan oleh hukum dan mereka itu diadakan untuk melaksanakan ketentuan2 hukum)
4. Administrasi negara sebagai profesi (administrasi negara adalah tempat untuk mempraktekkan keahlian)
5. Administrasi negara sebagai managemen (administrasi negara banyak emminjam praktek2 manajemen dari administrasi niaga)
6. Administrasi negara sebagai seni dan ilmu (praktek admin neg. Kebanyakan masih merupakan suatu seni yaitu seni untuk menggunakan intuisi2, keputusan2 yg sifatnya subyektif dan kecakapan2 yang tidak dapat diajarkan kepada pihak lain sebaliknya administrasi sebagai ilmu yang dapat mempergunakan metoda ilmiah)
7. Administrasi negara sebagai suatu proses (sebagai suatu proses admin negara akan meliputi seluruh kegiatan gerak gerik manusia mulai saat menentukan tujuan apa yang akan dicapai sampai pada penyelenggaraan mencapai tujuan itu).

Tidak ada komentar:
Posting Komentar